Peran pemerintah, Pengusaha dan Buruh dalam menghadapi ACFTA

Latar Belakang

Serbuan produk-produk China beberapa tahun terakhir ini dapat melumpuhkan sebagian pengusaha Indonesia yang berdampak pada meningkatnya pengangguran karena nilai produk kita ternyata masih kalah bersaing dengan produk China jika pertimbangan dalam membeli produk tersebut adalah harga. Terutama untuk pasar yang mempunyai daya beli terbatas, sehingga harga menjadi acuan utama dalam membeli tanpa ada pilihan lain. Baru kemudian mutu dan desain sebuah produk menjadi pilihan selanjutnya. Hal ini menjadi hantu tersendiri terutama bagi pengusaha setelah diberlakukannya ACFTA. Apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pengusaha seringkali bingung apa yang akan dilakukan.

Lingkup permasalahan

1.Bagaimana peran pemerintah untuk meminimalisasi dampak yang dihadapi rakyatnya, Regulasi apa yang akan digulirkan dan sesuai dengan kondisi saat ini sehingga mampu menopang ekonomi Indonesia secara menyeluruh baik di pengusaha, buruh maupun konsumennya.

2.Bagaimana peran pengusaha dalam mewujudkan produk yang bermutu dan harga yang semenarik mungkin sehingga konsumen tetap setia pada produk kita.

3. Bagaimana peran buruh untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa menjadi efektif dan efisien, dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga bisa membawa keuntungan yang baik bagi buruh dan perusahaannya.

4. Bagaimana peran konsumen dalam menghadapi pasar yang seperti ini agar tidak merugikan dirinya sendiri atau lingkungannya.

Solusi

1. Peran pemerintah yang sangat penting adalah membuat Aturan Produk Standard Nasional Indonesia yang berfungsi untuk meniadakan produk yang sangat murah tapi merugikan bagi konsumen, hal ini berfungsi sebagai perlindungan konsumen di tingkat awal, Jadi produk-produk yang masuk adalah yang layak saja. Sehingga semua sektor produk mempunyai standard Nasional.

2. Penyuluhan pendidikan tentang bagaimana memilih dan menggunakan produk yang ramah terhadap diri konsumen maupun lingkungan, perlindungan kesehatan dan standard mutu setiap produk, istilahnya SNI itu harus disosialisasikan sehingga seluruh konsumen dapat memahami bagaimana membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merugikan.

3.Pemerintah harus mengurangi tarikan yang tidak perlu dan dapat membebani produksi sebuah produk , sehingga dapat menekan biaya produksi itu sendiri.Dan hasil akhirnya dapat memberikan harga produk yang paling sesuai dengan mutu barangnya.Ketiga support itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha di Indonesia.

4.Pengusaha harus membuat produksi yang lebih efektif dan efisien dengan memberikan mutu yang sangat baik dan harga yang pantas.Efisiensi ini dengan mengurangi biaya-biaya produksi yang tidak langsung. Sehingga harga yang sampai di konsumen adalah harga yang reasonable, dan dapat diterima konsumen. Dengan tetap mempertahankan kehidupan usahanya dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu tinggi.

5. Buruh harus memberikan yang terbaik dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan usaha dan meningkatkan laba sehingga pendapatannya bisa meningkat. Diperlukan sikap yang jujur dan saling menghargai antara buruh, pengusaha dan pemerintah sehingga bisa menghasilkan produk yang memang dicintai oleh konsumen.

6. Konsumen merupakan raja, tetapi harus menjadi raja yang bijaksana. Dengan kebijaksanaanlah sehingga barang yang dibeli bisa sesuai dengan yang diinginkan. Karena Dalam proses membeli suatu produk ada 3 hal yang berhubungan dengan produk perlu dipertimbangkan, yaitu Harga, mutu dan desain, selain itu ada pelayanan juga memberikan faktor penting terutama menyangkut segi psikologi pembeli. Untuk masyarakat menengah ke bawah seringkali Harga menjadi nomor satu, baru desain atau mutu. Sedang untuk masyarakat menengah atas seringkali desain atau mutu menjadi nomor satu dan harga menjadi yang terakhir dalam melihat produk. Oleh karena itu standard mutu itu sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah yang merupakan bagian terbesar dari penduduk indonesia. Pasar terbesar ini harus dilindungi hak-haknya dan seringkali Harga dan mutu adalah berbanding lurus. Semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula mutunya.

Rencana Implementasi & Teknologi Pendukung

1. Membuat aturan pemerintah mengenai standard mutu produk, bagi semua produk yang beredar di Indonesia.

2. Memberikan Iklan layanan masyarakat tentang produk, mutu dan bahayanya lewat media televisi, radio maupun internet yang menyebar di semua RT.

3. Membuat administrasi dan pengaturan lebih mudah dan simple sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan pada pemerintah dengan bantuan teknologi informasi atau internet.

4. Efisiensi produksi bisa tercapai dengan kerja sama antara pengusaha dengan buruh saling bahu membahu, sehingga bisa mengurangi biaya usaha dan produksi, seperti pada akhir-akhir ini marak outsourching yang sering menjadi pemicu permasalahan buruh dengan perusahaan. Sehingga jika perusahaan menjadikan karyawan tetap dengan kerja sama yang baik, maka biaya outsourching itu bisa dikurangi dan biaya produksi lebih efisien. Karena buruh akan lebih senang bekerja menjadi tenaga tetap di perusahaan tersebut daripada menjadi tenaga outsourching, dan itu menjadikan semangat kerjanya sedikit berkurang. Dengan semangat kerja yang baik dan pendekatan antara pengusaha dengan buruhnya maka permasalahan untuk memenangkan pasar akan dapat teratasi.

5. Dengan adanya edukasi yang baik akan meningkatkan pengetahuan dalam pertimbangan membeli suatu produk, dan kita harus Yakin bahwa Bangsa Indonesia lebih cinta dengan produk sendiri. Maka masyarakat yang bersatu dapat memberikan nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Benefit

1. Melindungi konsumen terhadap produk-produk yang membahayakan bagi kesehatan maupun nilai kemanfaatan bagi konsumen lebih diutamakan. Dan juga dapat melindungi lingkungan dari tercemarnya barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan sekitar.

2. Menjadikan perusahaan yang kondusif bagi pengusaha maupun buruh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

3. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.