Sering kali ketika menghadapi jeleknya layanan publik, kita bertanya ketus "Kemana sih larinya uang rakyat?" Pertanyaan ini adalah sesuatu yang wajar karena sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Good Public Governance(GPG) terbitan Komite Nasional Kebijakan Governance(KNKG), salah satu asas dari GPG adalah transparansi penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Dan dalam hal layanan publik tentu saja stakeholder yang utama adalah kita sebagai warga negara. 

Kepentingan untuk mendapatkan informasi terang benderang tentang belanja negara untuk layanan publik melatarbelakangi ide saya ini. Kenapa dimulai dengan informasi belanja negara ? Karena menurut saya akses ke informasi ke pos apa saja dan melalui sarana apa negara membelanjakan anggaran untuk layanan publik memberi kita kemampuan kontrol sosial yang penting dalam memastikan baiknya kualitas layanan publik.

Ide saya berupa sebuah situs publik yang memuat data belanja dari lembaga-lembaga layanan publik yang ada di Indonesia. Sebut saja namanya Belanjanegara.go.id. Fitur utama dari situs ini adalah:

1. Data belanja masing-masing lembaga dalam format standar sehingga mudah ditransfer, diolah, dan dicari.
2. Kemampuan melakukan pencarian terhadap data itu dengan berbagai kriteria.
3. Kemampuan menampilkan hasil pencarian dalam presentasi grafis yang mudah.
4. Fasilitas bagi publik untuk mendownload data mentah belanja negara.
5. Situs tersebut menyediakan API terbuka yang memungkinkan pihak ketiga seperti LSM, lembaga penelitian kampus, media massa, atau blogger untuk membuat aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan data mentah belanja negara.
6. Fasilitas bagi lembaga-lembaga layanan publik untuk meng-upload data mentah belanja secara rutin.

Untuk memberi ilustrasi, situs itu dapat menjawab pertanyaan2 seperti: Berapa belanja Depdiknas selama 6 bulan pertama tahun 2010? Berapa banyak belanja yang dihabiskan untuk barang atau jasa dari pihak ketiga ? Berapa persen dari belanja itu dikeluarkan melalui tender? Berapa persen melalui tunjuk langsung ? Supplier/kontraktor mana yang selama tahun 2010 mendapatkan jumlah kontrak paling besar dari belanja Depdiknas ?

Sebagai pilot project, mungkin di awal dapat dipilih lembaga-lembaga yang besar manfaatnya bagi hajat hidup orang banyak seperti Depdiknas, Depkes, Dep. PU, Jasa Marga, kemudian juga pemerintah daerah besar seperti Jakarta atau Tangerang.

Untuk menangani lalu lintas data, situs ini dapat memanfaatkan technology enabler yang sudah digunakan pada layanan Lintasarta seperti Payment dan Pajak Online. Sementara untuk distribusi informasi situs ini dapat dilengkapi fasilitas seperti Corporate Mailer untuk pelanggan yang mendaftar untuk mendapatkan update secara rutin.Menurut saya, terwujudnya situs semacam ini yang dimungkinkan oleh berbagai solusi Lintasarta akan menjadi kontribusi luar biasa bagi kontrol terhadap kualitas layanan publik negara kita.

Akhirnya, kendala teknis untuk mewujudkan situs ini tidak sebesar kendala yang muncul dari keenganan lembaga publik dalam memenuhi hak publik akan informasi.